logo

31/10/18

Taufik Tersangka, Rommy Prihatin

Taufik Tersangka, Rommy Prihatin

NUSANEWS - Ketua Umum PPP Romahurmuziy prihatin dengan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen, Jateng tahun 2016.

Romahurmuziy mengatakan sudah dua pimpinan DPR yang saat aktif menjabat ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Setya Novanto saat menjabat ketua DPR ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP Kemendagri.

“Ya memang tentu saya menyampaikan keprihatinan atas penetapan salah satu pimpinan DPR (sebagai tersangka), karena ini berarti sudah dua pimpinan DPR yang dalam posisinya menjabat aktif ditetapkan sebagai tersangka,” kata Romahurmuziy di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10).

Saat ditanya apakah Taufik harus mundur sebagai wakil ketua DPR, Rommy mengaku mengembalikan semuanya kepada Fraksi PAN untuk melakukan penyikapan.

Dia menegaskan bahwa secara institusional tentu untuk menjaga muruah DPR sebagai lembaga terhormat, seyogyanya memang anggota parlemen bisa menjaga muruahnya masing-masing. Sebab, ujar dia, duduk menjadi anggota DPR bukan sebagai pribadi, mewakili fraksi atau partai yang memberangkatkan maupun daerah pemilihan (dapil).

“Namun, duduk di lembaga yang memang begitu terhormat posisinya dalam nomenklatur kelembagaan negara sehingga memang dari tinjauan etika hal yang ditimbang seorang pimpinan lebih berat dari pada anggota biasa,” katanya.

Meskipun dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) harus menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap, Rommy tetap mengembalikan ke yang bersangkutan apakah ingin membantu dan berkontribusi menjaga muruah DPR yang merupakan lembaga terhormat.

“Kami kembalikan kepada yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan merasa kemundurannya itu akan memberikan penjagaan terhadap muruah dewan atau tidak,” katanya.

“Karena ini penilaiannya di nurani karena kalau mengembalikan ke delik formil, yang terjadi adalah tunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Ini persoalan dalam UU MD3 karena memang semua UU kita dibuat dengan asas praduga tidak bersalah.”



SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...