logo

30/10/18

Taufik Kurniawan Tersangka, Fahri Hamzah: Tetap Wakil Ketua DPR RI

Taufik Kurniawan Tersangka, Fahri Hamzah: Tetap Wakil Ketua DPR RI

NUSANEWS - Usai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, posisi Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR RI bisa saja tak lagi disandangnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu ditetapkan sebagai tersangka usai diduga menerima suap anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang menggunakan dana APBN Tahun 2016.

Menanggapi hal itu, Wakil DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa jabatan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pimpinan DPR RI tidak otomatis gugur.

Akan tetapi, ia mengaku dirinya prihatin dengan nasib koleganya itu.

“Sebagai sahabat, sebagai teman Pak Taufik saya prihatin,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Kendati demikian, mantan Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah sampai ada penetapan pengadilan.

“Kami menggunakan kacamata hukum dan falsafah hukum yang kita anut yaitu praduga tak bersalah,” ungkap Fahri.

Namun, kata dia, sesuai prinsip asas praduga tak bersalah pimpinan DPR akan mencoba dan berusaha bertemu dulu dengan Taufik untuk mendengarkan apa yang akan dilakukan.

“Karena apa pun statusnya, dia tetap sebagai pimpinan DPR dan tidak gugur (mesti menyandang) status tersangka,” katanya.

Akan tetapi, sambungnya, ketika pimpinan DPR berstatus tersangka apalagi terdakwa maka sebagian hak imunitasnya hilang.

Namun, ujar Fahri, Taufik masih bisa melakukan upaya hukum jika mau.

“Beliau bisa melakukan praperadilan kalau beliau mau, karena sekarang penetapan tersangka bisa dipraperadilankan,” saran dia.

Fahri memastikan, penetapan Taufik sebagai tersangka tidak mengganggu kinerja pimpinan parlemen.

Dia mengatakan, sekarang ini ada penambahan pimpinan DPR dari lima menjadi enam orang.

Menurutnya, untuk memimpin paripurna hanya perlu dua pimpinan. Rapat pimpinan diperlukan tiga orang, rapat Badan Musyawarah (Bamus) satu orang pimpinan sudah bisa.

Sebab kata Fahri, kuorum Bamus bukan di pimpinan tapi fraksi.

“Dari sisi itu tidak ada masalah, ada hikmahnya juga kemarin pimpinan ditambah,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka terhadap Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan karena diduga menerima suap DAK APBN 2016.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat konfrensi pers, Selasa (30/10/2018).

“Diduga menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,”

“Atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,”

“Terkait dengan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN,” kata Basaria.

Basaria mengatakan, Taufik mendapat fee sebesar 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

“TK diduga dianggap mewakili Dapil Jawa Tengah VII dan saat itu Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai sekitar Rp 100 miliar,” imbuhnya.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...