Breaking

logo

Tak Mau Langgar Aturan, Sandi Enggan Jadi Pembicara di Asrama Riau

Tak Mau Langgar Aturan, Sandi Enggan Jadi Pembicara di Asrama Riau


NUSANEWS - Calon wakil presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno menghadiri dialog interaktif bersama Himpunan Mahasiswa Riau bertajuk Peran Wirausaha Muda dalam Pembangunan Ekonomi Rakyat di Asrama Mahasiswa Riau di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Pantauan di lokasi Sandi hadir menggenakan kaus bertuliskan OK OCE berwarna biru tua dan celana panjang berwarna krem. Namun, Sandi hadir dalam acara ini tidak sebagai pembicara. Pasalnya, asrama mahasiswa itu diketahui milik Pemda Provinsi Riau.

"Asrama milik Pemda Riau, karena Bang Sandi sebagai cawapres, maka enggak bisa bicara. Karena aturannya cawapres tidak boleh safari (kampanye) di fasilitas pemerintah," jelas Miftah, salah seorang panitia acara di lokasi, Sabtu (13/10).


Kendati demikian, Sandi tetap berada di tengah-tengah peserta diskusi dan menyimak setiap materi diskusi. Awalnya Sandi dijadwalkan datang sebagai pembicara terkait entrepreneurship untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa.

Namun karena tak ingin melanggar aturan kampanye, Sandi mengurungkan niat menjadi pembicara. Padahal sebenarnya ia mengaku ingin berbagi pengalamannya di bidang kewirausahaan. Terlebih bidang ini merupakan keahlian Sandi.

"Gatel banget karena saya ingin sharing pengalaman saya, ilmu saya. Tapi saya harus taat peraturan. Tapi ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab di luar pagar dari asrama mahasiwa Riau," jelas Sandi ditemui usai acara.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 64 tentang Kampanye Pemilihan Umum diatur mengenai larangan  penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara untuk kampanye. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 64, berikut bunyinya:

1. Dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. 

2. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi lainnya

b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah pejabat milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. 

c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya

d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


SUMBER © NUSANEWS.ID

KOMENTAR PEMBACA

loading...