logo

24/10/18

Sidang Videotron, Timses Jokowi Berikan Surat Keberatan ke Bawaslu

Sidang Videotron, Timses Jokowi Berikan Surat Keberatan ke Bawaslu

NUSANEWS - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin menyerahkan surat keberatan ke Bawaslu. Surat ini terkait dengan persidangan laporan dugaan pelanggaran kampanye videotron Jokowi-Ma'ruf.

"Kami ingin menyampaikan surat keberatan, terhadap pemeriksaan adanya laporan yang disampaikan oleh Saudara Syahroni, terkait dugaan pelanggaran administrasi tentang videotron," ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).

Sidang dugaan pelanggaran videotron ini dilaporkan Syahroni ke Bawaslu DKI. Bawaslu DKI beberapa kali memutuskan penundaan persidangan karena tidak adanya surat kuasa dari terlapor, yakni Joko Widodo.

Irfan mengatakan pihaknya merasa dirugikan dalam persidangan laporan yang digelar di Bawaslu DKI.

"Proses persidangan sudah berjalan kami ikuti, tapi kami lihat adanya sebuah ketidakseimbangan, ketidakadilan dalam proses pemeriksaan persidangan tersebut. Kami sebagai terlapor merasa dirugikan hak-haknya dalam persidangan yang dilakukan oleh majelis pemeriksa," kata Irfan.

Menurutnya, majelis hakim terlalu mempermasalahkan tata cara persidangan, yaitu surat kuasa. Padahal dalam persidangan, timnya, disebut Irfan, membawa surat dari tim kampanye.

"Majelis pemeriksa tersebut lebih banyak berkutat pada tata cara beracara, padahal kita melihat tidak ada aturan tentang tata cara beracara dalam pelanggaran administrasi itu," kata Irfan.

"Jadi hal itulah yang kami merasa keberatan, karena kami di situ kehadiran kami dalam persidangan itu sudah mendapatkan mandat dari tim kampanye," sambungnya.

Irfan juga mengatakan pihaknya keberatan karena tidak diperbolehkan memberikan jawaban secara tertulis. Hal ini dikarenakan tidak adanya surat kuasa yang diberikan.

"Kemarin kami ingin menyampaikan secara tertulis jawaban ditolak, ingin meminta juga dalam agenda pemeriksaan saksi. Ingin menanyakan saksi yang diajukan oleh pelapor ditolak, dengan alasan tidak ada syarat kuasa. Bagi kami ini lucu," tuturnya.

Nantinya, surat keberatan ini juga akan ditembuskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia meminta Bawaslu memberikan teguran terhadap majelis pemeriksa di Bawaslu DKI.

"Bawaslu RI dapat memberikan tindakan evaluasi dan teguran terhadap majelis pemeriksa tersebut," kata Irfan.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...