logo

29/10/18

Ridwan Kamil Mulai Irit Bicara Soal Suap Meikarta

Ridwan Kamil Mulai Irit Bicara Soal Suap Meikarta

NUSANEWS - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kali ini irit bicara di depan publik mengenai kasus suap megaproyek Meikarta yang secara tidak langsung menyeret nama pemerintah daerah Jawa Barat.

Berbicara usai menghadiri sebuah seminar milenial di Djakarta Theater, Ridwan mengaku dilarang untuk berkomentar terkait dengan kasus Meikarta. Meski demikian, dia tak menjelaskan secara spesifik terkait hal itu.

"Saya tidak akan berkomentar lebih jauh. Kemarin dilarang komentar," cetus Ridwan, Jakarta, Minggu (28/10/2018).

Ridwan memilih untuk tidak memberikan spekulasi yang lebih luas kepada awak media, terkait bagaimana penanganan pemerintah daerah Jawa Barat merespons kasus Meikarta, lantaran banyak aspek yang harus dipertimbangkan.

"Saya sudah bilang saya tidak bisa berkomentar urusan Meikarta. Saya dilarang. Nanti saya salah lagi. Jadi mohon maaf," kata Ridwan.

Sebagai informasi, kasus suap Meikarta memang secara tak langsung menyeret nama pemerintah daerah Jawa Barat terkait dengan perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan dari Pemprov untuk proyek tersebut.

Ridwan dalam cuitannya di Twitter pribadinya beberapa waktu lalu pun membanding-bandingkan proyek tersebut dengan proyek reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta yang juga menjadi kontroversi belakangan.

"Urusan menyetop atau membatasi sebuah proyek bermasalah harus melalui proses yang adil dan proporsional. Seperti yang terjadi di kasus Reklamasi Jakarta, ternyata tidak semua dihentikan. Pastilah karena Pemprov DKI sudah dengan pertimbangan aspek hukum yang memadai dan adil," kata Ridwan.

Meikarta merupakan properti yang dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dengan kepemilikan 100%. Sementara LPCK merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta. Ada 10 orang yang diamankan dalam OTT KPK.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Para pejabat pemerintah kabupaten Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima total duit Rp 7 miliar dari pihak pemberi. Uang itu merupakan bagian dari commitment fee fase pertama Rp 13 miliar.

KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta.

Kasus ini terus dikembangkan oleh KPK hingga melakukan penggeledahan ke kantor pusat Lippo Grup. Bahkan rumah kediaman CEO Lippo Grup James Riady ikut digeledah KPK.

Pekan lalu, KPK juga menyampaikan akan memanggil CEO Grup Lippo James Riady sebagai saksi. Pemeriksaan ditujukan untuk mengetahui soal dugaan pertemuan antara pihak Lippo dan Pemerintahan Kabupaten Bekasi membahas suap proyek Meikarta.

"Waktu pemanggilan nanti akan disampaikan lebih lanjut...tadi saya cek ke penyidik, memang ada rencana dan kebutuhan pemeriksaan saksi James Riady. Dan saksi lain dari Pemkab dan Lippo," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah melalui pesan instan kepada CNBC Indonesia Jumat (19/10/2018).

Namun Febri tak menyebut tanggal jadwal pemeriksaan James Riady. KPK sebelumnya menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan suap Meikarta ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah James Riady.

Terkait dengan proyek reklamasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan penghentian segala proyek reklamasi di wilayahnya. Pengumuman itu disampaikan Anies usai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta akhir September.

"Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan," ujar Anies seperti dilansir dari CNN Indonesia. (prm)


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...