logo

25/10/18

Perjalanan Hidup Sunjaya Purwadi, Bupati Cirebon yang Ditangkap KPK

Perjalanan Hidup Sunjaya Purwadi, Bupati Cirebon yang Ditangkap KPK

NUSANEWS - Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sunjaya adalah bupati Cirebon periode 2014-2019. Bersama H Tasiya Soemadi atau yang akrab biasa “Gotas”, ia terpilih melalui pilkada dua putaran.

Sunjaya juga seorang purnawirawan TNI AU. Ia lahir pada 1 Juni 1965 (53 tahun) di Beberan, Palimanan, Cirebon merupakan politikus PDIP.

Ayahnya H Sobana bin Tarkasih, keturunan Trusmi, Plered, Cirebon, seorang Kepala Desa Beberan yang dikenal dan disegani dari unsur TNI AU.

Ibunya Hj Sumaeni binti Kaban Purwadi Sastra putra seorang Kepala Sekolah yang juga Kepala Desa Slendra, Gegesik, Cirebon.

Dilansir Wikipedia, Sunjaya adalah anak ke tujuh dari sembilan bersaudara. Akibat konflik politik di era 1965, Hj. Sumaeni sebagai istri Kepala Desa sangat disibukan dengan kegiatan-kegiatan organisasi untuk mendukung kegiatan suaminya Pak Kuwu Sobana.

Maka pada usia dua bulan Sunjaya dititipkan kepada Mbok Jenah (pembantu) dan disusui oleh anak Mbok Jenah bernama Bi Tuminah.

Sejak berusia dua bulan, Sunjaya sudah tidak tinggal bersama kedua orangtuanya melainkan dengan pembantunya Mbok Jenah yang kebetulan punya anak laki-laki seusia Sunjaya.

Sunjaya kecil dibesarkan di keluarga Mbok Jenah (pembantu) dan bahkan tidak mengenal saudara-saudaranya, karena merasa dirinya seorang anak pembantu.

Pada usia enam atau tujuh tahun Sunjaya mulai ingat tentang perjalanan hidupnya di mana hampir setiap hari digendong Mbok Jenah yang datang kerumah Kuwu Sobana (majikannya) dan sore harinya pulang kerumah Mbok Jenah.

Pada usia Sembilan Tahun Sunjaya sudah mandiri dengan jualan ES Lilin yang mengambilnya dari Pabrik Gula Gempol, dengan berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) kilo meter dengan teman-temannya yang sama-sama seprofesi berjualan ES Lilin.

Sunjaya kecil berjualan ES Lilin di Sekolah dan kampungnya berkeliling untuk mencari keuntungan dan hasilnya diserahkan Pada Mbok Jenah. Tentu hal ini dilakukannya hampir setiap hari dan bahkan ada beberapa orang mengatakan.

Hal inipun menjadi pertanyaan Sunjaya, kenapa saya dibilang anaknya Pak Kuwu. Padahal sehari-hari saya selalu hidup dengan Mbok Jenah.

Sunjaya mulai sadar dan percaya setelah lulus Sekolah Dasar, yang mana di ijazah tercantum nama orangtuanya adalah Pak Kuwu Sobana.

Pada tahun 1996 Sunjaya menikah dengan gadis Surabaya pilihannya bernama Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E. (Ayu) Putri Tunggal dari pasangan H. Sukanto dan Hj. Mudjiasri. H.

Sukanto adalah Purnawirawan ABRI yang sukses dengan usaha istrinya sebagai pengusaha beras antar pulau dan grosir sembako yang kemudian dilanjutkan oleh putrinya Hj. Ayu dengan mengembangkan usaha importir beras yang didatangkan dari Thailand, Jepang, China dan bahkan dari Amerika Serikat.

Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi penangkapan kepala daerah di Cirebon, Jawa Barat.

“Ada unsur kepala daerah yang ikut diamankan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan elektronik kepada redaksi, Rabu (24/10).

Beredar informasi salah satu yang ditangkap adalah Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Terkait ini, Agus meminta juruwarta bersabar. “Tunggu konpers (konferensi pers) besok,” singkatnya.

Agus membenarkan hari ini tim KPK turun ke Kota Udang. Namun dia belum mau merinci nama-nama yang ditangkap, termasuk soal perkara pidana korupsi yang terjadi. “Masih diperlukan pendalaman,” tukasnya.

Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto memastikan Sunjaya akan mendapat sanksi tegas dari PDIP.

“Sanksi pemecatan! Karena itu yang berlaku di PDIP,” tegas Hasto saat dikonfirmasi, Rabu (24/10/2018).

Hasto juga menyesalkan banyaknya kepala daerah yang masih terjaring OTT KPK.

Padahal, diakui anak buah Megawati itu, pihaknya sudah melakukan berbagai cara agar kadernya yang menjadi kepala daerah tidak melakukan pelanggaran hukum.

“Kami sudah memberikan imbauan melalui surat, sanksi pemecatan kepada yang sebelum-sebelumnya, sudah diberikan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Oleh karenanya, PDIP menilai harus ada mekanisme pencegahan yang efektif agar peraktik suap atau korupsi kepala daerah tidak terus terulang kembali.

“Proses ini selalu berulang, menimpa seluruh parpol, di seluruh lini pemerintahan. Harus dipikirkan sistem pencegahan yang efektif,” jelasnya.



SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...