logo

25/10/18

OTT Bupati Cirebon, KPK Amankan Bukti Transfer Uang

OTT Bupati Cirebon, KPK Amankan Bukti Transfer Uang

NUSANEWS - Komis Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah barang bukti dugaan suap menyuap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) BUpati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

“Barang buktinya, bukti transfer dan uang,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, saat dikonfirmasi JawaPos.com Rabu (24/10) malam.

Kendati demikian, Basaria belum bisa menyebut berapa total nilai uang suap yang diterima SP.” Belum dihitung,” katanya.

Tim dari KPK juga mengamankan enam pihak lain yang diduga mengetahui ihwal adanya peristiwa tindak pidana korupsi dalam bentuk suap menyuap yang diduga dilakukan Sunjaya Purwadisastra.

Sementara itu, sumber JawaPos.com mengungkapkan, jika barang bukti duit suap SP tak terlalu banyak.” Sekitar ratusan juta,” katanya. Namun menurut sumber tersebut, banyak yang memberi upeti kepada sang bupati.”Pemberinya banyak via transfer,” paparnya.

Seperti diketahui, usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bekasi pekan lalu, hari ini, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi senyap di wilayah Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, tim dikabarkan mengamankan seorang kepala daerah.

“Bupati Cirebon yang di-OTT,” kata sumber JawaPos.com ketika dikonfirmasi Rabu (24/10) malam.

Selain menciduk kepala daerah, menurut sumber tersebut, tim juga mengamankan sejumlah pihak lain yang dinilai terlibat dan mengetahui ihwal adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap menyuap yang dilakukan sang kepala daerah. Mereka di antaranya para pihak penyuap dan sejumlah saksi yang melihat adanya kejadian pemberian duit rasuah.

Ketika dikonfirmasi perihal adanya kegiatan penindakan lagi yang dilakukan pihaknya, Ketua KPK Agus Raharjo membenarkanya. “Benar hari ini ada giat di Cirebon. Masih dilakukan pendalaman. Besok dijelaskan dalam konpers,” kata Agus Ketika dikonfirmasi JawaPos.com. Kini SP dan sejumlah pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif dalam waktu 1×24 jam guna ditentukan status hukumnya.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...