logo

26/10/18

Mengejutkan, Bank BJB Diduga Pungli Triliunan Dana PNS Jawa Barat

Mengejutkan, Bank BJB Diduga Pungli Triliunan Dana PNS Jawa Barat

NUSANEWS - Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli Pusat mengendus adanya praktek pungutan liar hingga nilai fantastis di Bank BJB yang diduga dilakukan secara bertahap dari saldo ribuan nasabah di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Dugaan ini diungkapkan Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol Widiyanto Poesoko saat pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung. Dalam laporan yang juga dihadiri Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Widiyanto menduga hal serupa terjadi di Bank Woori Saudara.

“Kami ingin menyampaikan permasalahan sesuai surat lapor, tentang dugaan pungli oleh Bank BJB dan Woori Saudara," ungkapnya, Kamis 25 Oktober 2018.

Menurutnya, modus Bank BJB dalam memungut dana nasabah dilakukan dengan pemblokiran nasabah kredit yang didominasi PNS, salah satunya guru. "Berdasarkan pengaduan, pemblokiran dana kredit antara Rp3-15 juta per orang, per nasabah," ungkapnya.

Menurutnya, dari modus itu, pihaknya menduga Bank BJB mengantongi dana nasabah sebesar Rp2,6 triliun dengan rata-rata pemblokiran Rp10 juta per nasabah. “Dengan kalkulasi Rp10 juta dikali 10 ribu PNS dikali 26 kabupaten (di Jawa Barat), total Rp2,6 triliun," ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia,  pelanggaran lainnya yaitu memainkan besaran suku bunga. "Lalu pungutan asuransi terkait proses kredit tersebut. Lalu pelapor sulit melakukan pelunasan atau proses take over kredit ke bank lain," terangnya.

Akibat laporan dari OJK tingkat pusat dan regional II Bandung itu, Bank BJB diduga melanggar pasal 53 ayat 1 Peraturan OJK Tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, denda kewajiban untuk membayar keuangan, hingga pencabutan izin kegiatan usaha.

Bank BJB juga diduga tidak patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada seperti pasal 12 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19 Tahun 2000 serta pasal 2 dan 29 Undang Undang Perbankan.

"Itu hasil rakor di Satgas Saber Pungli (pusat). Terkait pelanggaran perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, bank tersebut harus diberikan sanksi dan atau proses hukum untuk memberikan efek jera," katanya.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...