logo

25/10/18

MA Batalkan Aturan Dirjampelkes, Begini Jawaban Tegas BPJS Kesehatan

MA Batalkan Aturan Dirjampelkes, Begini Jawaban Tegas BPJS Kesehatan

NUSANEWS - Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sedikitnya ada 3 aturan dalam Dirjampelkes terkait pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Menanggapi keputusan MA, pihak BPJS Kesehatan mengaku belum menerima salinan putusan tersebut. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari aturan tersebut terlebih dulu.

“Belum menerima, namun kami tetap hormati putusan MA. Dan kami masih akan mempelajari dulu,” kata Iqbal, Rabu (24/10).

Menurut Iqbal, putusan MA sudah final dan mengikat. BPJS Kesehatan memiliki waktu 90 hari untuk menghapus tiga aturan itu selambat-lambatnya setelah menerima putusan MA.

“Kami akan membahasnya dengan internal manajemen,” jelasnya.

Perlu diketahui, Putusan MA membatalkan tiga peraturan BPJS Kesehatan itu merupakan hasil gugatan yang diajukan Sekretaris Umum Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Patrianif. Dia mengatakan, dengan keluarnya putusan MA tersebut, BPJS Kesehatan sudah tidak memiliki dasar hukum untuk menerapkan tiga peraturan itu.

Sebelumnya aturan BPJS tersebut dinilai membatasi pelayanan dan ditolak oleh profesi kedokteran serta pasien. Namun pihak BPJS menekankan aturan tersebut bertujuan untuk membenahi pelayanan kesehatan.

Pihak BPJS Kesehatan mengklaim aturan itu sebagai upaya optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang mengelola keuangan Dana Jaminan Kesehatan senantiasa menjalankan fungsi kendali mutu dan kendali biaya dengan tetap mengutamakan mutu pelayanan kepada pasien JKN-KIS.

Per 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Namun aturan itu ditolak oleh Organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).



SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...