logo

31/10/18

Lion Air JT-610 Jatuh, Maskapai Patuh, Siap Dibekukan

Lion Air JT-610 Jatuh, Maskapai Patuh, Siap Dibekukan

NUSANEWS - Jatuhnya Lion Air JT-610 di perairan Tanjung Karawang, menjadi tragedi kelam bagi Tanah Air.

Tragedi tersebut pun jelas meninggalkan luka mendalam, utamanya bagi keluarga korban.

Selain itu, peristiwa itu juga menjadi kali kesekian maskapai tersebut mencatatkan kecelakaan.

Berdasarkan catatan, kecelakaan pesawat yang melibatkan Lion Air ini menjadi yang ke-20 sejak 16 tahun terakhir.

Kini, Kementerian Perhubungan telah melakukan inspeksi atau pemeriksaan perawatan pesawat guna mengetahui penyebab jatuhnya pesawat.

Terkait tragedi tersebut, Managing Director Lion Air Daniel Ketut menyatakan perusahaan tersebut siap dibekukan.

Demikian disampaikan Daniel Ketut di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa, (30/10/2018).

“Kami sebagai operator yang patuh pada aturan pemerintah, ya kami siap menerima apapun sanksi yang diberikan,” ucap Daniel.

Daniel mengakui, saat ini sejumlah pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air sedang dalam proses pemeriksaan oleh Kementerian Perhubungan.

“Masih proses pemeriksaan karena inspeksi dari kemenhub sedang berjalan,” ungkapnya.

Pihaknya memprediksi, inspeksi tersebut baru akan kelar pekan depan.

“Mungkin dalam satu minggu semua pesawat akan diinspeksi, baru berjalan di hari ini pemeriksaannya,” kata dia.

Terkait penyebab pasti kecelakaan, Daniel menyampaikan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasii (KNKT) yang sedang melakukan investigasi.

“Nanti KNKT yang akan investigasi apakah dampak ini akibat kerusakan sebelumnya. Nanti mereka yang kasih statemen,” pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana memberikan sanksi kepada manajemen Lion Air.

Akan tetapi, sanksi dimaksud baru bisa diberikan jika memang bisa diketahui bahwa ada kesalahan yang menyebabkan kecelakaan tragis tersebut.

Demkian disampaikan Budi Karya Sumadi usai mendampingi Presiden Jokowi di Posko Basarnas Pelabuhan JICT, Jakarta Utara, Selasa (30/10/2018).

“Itu sanksi, baru bisa kita berikan setelah mengetahui apakah ada kesalahan,” katanya.

“Apa karena pesawat, kru, awak, manajemen lalai, atau SOP, dan sebagainya. Itu baru bisa diketahui setelah KNKT menemukan kotak hitam,” jelas dia.

Sementara itu, pihaknya juga memberikan kesempatan juga kepada produsen pesawat Boeing untuk melakukan penyelidikan.

Akan tetapi, hasil penyelidikan dimaksud juga harus disampaikan ke Komisi Nasional Keselamatan Trasportasi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator juga punya hak melakukan investigasi.

“Terkait peristiwa ini, kami dari Kementerian Perhubungan juga melayangkan surat ke Garuda dan Lion,” katanya.

“Maskapai tersebut memilik pesawat sejenis. Surat kami layangkan untuk melakukan pemeriksaan,” jelas Budi Karya.

Saat ini, sambungnya, ada pesawat baru, jenisnya sama dengan Lion Air yang jatuh.

“Karena ada info, pilot ingin kembali ke landasan, dengan dasar itu ada yang perlu diklarifikasi,” imbuhnya.

Sebelum melakukan analisa kepada para awak, kata dia, pihaknya akan lebih dulu melakukan analisa pesawat.

“Pesawat sejenis ada sembilan. Delapan dimiliki Lion Air dan sisanya Garuda,”

“Jadi klarifikasi ini akan kita lakukan detail, tanpa prasangka apapun. Itu akan dicatat,” pungkasnya.

Di sisi lain, desakan agar pemerintah mencabut ijin operasional maskapai penerbangan tersebut pun mencuat.

Kalangan DPR pun setuju dilakukan evaluasi jika kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 akibat ada Standard Operating Procedure (SOP) yang dilanggar.

Karena itu, diperlukan sanksi tegas terkait kecelakaan tragis tersebut.

Demikian disampaikam anggota Komisi V Fraksi PDIP Rahmat Hamka Nasution saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

“Kalau memang ada SOP yang dilanggar ini perlu ada sanksi yang tegas,” tegasnya.

Menurutnya, sanksi tersebut ada di tangan Kementerian Perhubungan.

Karenanya Rahmat meminta Kemenhub tidak main-main dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran SOP yang dialamatkan kepada Lion Air itu.

“Kalau memang ditemukan oleh Kemenhub adanya pelanggaran SOP, bekukan dulu izinnya. Jadi harus ada reward and punishment,” kata anggota DPR asal Kalimantan Tengah ini.

Dia mengingatkan, SOP dalam dunia penerbangan tidak bisa disepelekan karena akan berdampak pada keselamatan nyawa manusia.

“Jadi jangan sampai kayak angkot ngejar setoran, maksain. Ini kan masalah nyawa,” tukas Rahmat.

Untuk diketahui, dari data yang diterima sampai dengan Selasa (30/10/2018) malam, jumlah kantong jenazah yang dikirim ke RS Polri terus bertambah.

Sampai dengan pukul 22.30 WIB, total sudah ada 47 kantong jenazah.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...