logo

13/10/18

Larangan Kampanye di Lembaga Pendidikan Ditabrak

Larangan Kampanye di Lembaga Pendidikan Ditabrak

NUSANEWS - Ibarat mesin motor atau mobil, sebelum digunakan maka wajib hukumnya dipanaskan terlebih dahulu. Hal itu dilakukan karena motor yang enggak dipakai itu akan membuat oli mesin turun. Jadi mesin motor berubah jadi dingin.

Dengan memanaskan motor oli akan naik dan akan melumasi mesin dengan sempurna, sehingga membuat motor lebih enak dipakai. Sedangkan motor yang dipakai tanpa dipanaskan itu berisiko merusak motor, karena mesin motor belum terlumasi oli secara sempurna.

Ilustrasi di atas gambaran tahun politik di Pemilu 2019 ini. Kedua pasangan capres dan cawapres yakni nomor urut dua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan nomor urut satu Joko Widodo-Ma’ruf Amin tampaknya berbeda dalam berlaga di Pemilu 2019 ini.

Seperti pasangan capres nomor urut satu Joko Widodo-Ma’ruf Amin langsung tancap gas tanpa memanaskan mesin terlebih dulu pasca mengambil nomor urut di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

Pasangan ini langsung menggelar kampanye di Tugu Proklamasi, Cikini, Jakarta Pusat. Berbeda dengan pasangan nomor urut dua Prabowo-Sandi. Keduanya lebih memilih untuk “balik kandang”, tidak menggelar kampanye.

Memang ini wajib bagi mereka untuk kampanye. Terlebih, kampanye adalah aksi atau gerakan serentak untuk berpropaganda dengan cara santun. Dalam konteks politik praktis, kampanye adalah gerakan mempropagandakan program-program individu maupun Partai politik kepada publik.

Yang menjadi menarik ialah, kampanye yang belakangan ini ramai di permukaan soal kampanye di fasilitas negara dan lembaga pendidikan. Rupanya, tempat-tempat ini masif digunkana untuk kampanye. Entah dengan dalih apapun, nyatanya mereka tetap kampanye di tempat-tempat itu.

Apakah kamanye boleh dilangsungkan di tempat-tempat itu? Berkaca pada Muawiyah bin Abu sufyan sosok yang pertama kali menggunakan masjid untuk berkampanye. Bahkan menjatuhkan lawan politiknya yakni Khalifah Ali bin abi Thalib.

Ia memanfaatkan kasus pembunuhan Khalifah Usman. Tak lupa membangkitkan kemarahan pendukungnya dengan memperlihatkan di dalam masjid Damaskus barang-barang peninggalan Usman bin Affan beserta potongan jari istrinya Khalifah Usman.

Dari Damaskus beralih ke Jakarta. Tahun ini misalnya ada salah satu kandidat di Pilpres 2019 menggunakan cara-cara seperti itu. Tentu, apa yang dilakukan kandidat ini berbeda dengan Muawiyah. Kandidat ini tentu harus sudah menghormati fungsi masjid di era modern.

Dimana ketika di dalam masjid tidak boleh bicara urusan lain seperti dagang dan urusan duniawi lainnya seperti politik praktis yang akan menimbulkan pertengkaran, salah paham dan hal-hal lain.
Syeikh Mutawalli Asy-Sya’rawi berkata “Orang yang masih melakukannya (bicara dagang dan urusan duniawi) tidak akan mendapat berkah, malah ia akan mendapat kerugian”.

Pengurus masjid maupun lembaga pendidikan hendaknya menolak tim pemenangan capres maupun caleg dn partai yang melakukan kampanye politik. Baik melalui ceramah, tebar pamflet hingga memasang spanduk.

Bukan hanya pengurus masjid, pengasuh pesantren juga wajib menolak jika ada capres dan politikus tertentu berkampanye di lembaganya. Jangan diberi peluang ia tampil di dalam masjid, acara istighosah bahkan perayaan hari besar Islam maupun di Ponpes.

Tentu ini akan menjadi khawatir, bahwa marwah masjid sebagai tempat merekatkan ukhuwah akan amburadul seketika akibat ceramah yang disusupi kampanye dan budaya menjatuhkan lawan politik, seperti yang dilakukan Muawiyah kepada Khalifah Ali.

Sesuai pesan surah An-Nahl ayat 125, dakwah itu menyeru manusia ke jalan Allah SWT, bukan menyeru kepada golongan atau partai. Berbeda bila kata ini, “Kampanye NO!, Pendidikan politik YEES!!” digunakan.

Yang jelas tidak diharamkan berceramah atau bertausyiah di masjid yang muatannya berupa “Pendidikan Politik”. Contohnya: Menyoal dalil mendirikan Khilafah, metode pengangkatan Khalifah, bagaimana Koalisi menurut Islam, hukuman bagi kaum pemberontak (bughat), kebijakan Daulah terhadap non Muslim, bolehkah memilih Presiden perempuan hingga kebejatan kelompok ISIS sekalipun.

KPU Pun Melarang

Komisi Pemilihan Umum pun melarang kampanye di lembaga pendidikan bagi seluruh peserta Pemilu 2019. Selain di lembaga pendidikan, kampanye tak boleh dilakukan di tempat ibadah.

Lembaga pendidikan bisa berupa lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Dalam hal ini, pesantren juga termasuk sebagai lembaga pendidikan yang tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye.

“Selama masa kampanye, tidak boleh kampanye dilakukan di tempat ibadah juga di lembaga pendidikan,” kata Wahyu Komisioner KPU Wahyu Setiawan ketika dihubungi redaksi.

“Iya, pesantren termasuk. Dalam aturan itu lembaga pendidikan termasuk formal dan nonformal,” kata Wahyu menambahkan.

Imbauan itu disampaikan kembali oleh KPU untuk mengingatkan peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran, mengingat banyaknya aktivitas yang mereka lakukan di sejumlah lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Selain lembaga pendidikan dan tempat ibadah, kampanye juga dilarang dilakukan di fasilitas pemerintahan. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h yang berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Wahyu mengatakan, saat ini metode kampanye yang sudah boleh dilakukan berupa rapat tertutup, seperti pertemuan terbatas, forum-forum kecil yang dilaksanakan dalam ruangan, atau blusukan tatap muka. Sementara, metode kampanye rapat umum alias di tempat terbuka, baru boleh dilakukan 21 hari menjelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019.

“Pertemuan tatap muka boleh saja, saat ini memang saat berkampanye. Yang enggak boleh kampanye rapat umum,” ujar Wahyu.

Pelaksanaan tahapan kampanye, baik tempatnya maupun metodenya, diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan menindak peserta pemilu tersebut.
“Kegiatan itu dinilai pelanggaran atau tidak, itu ranah Bawaslu. Kalau selaras PKPU berati benar. Tapi kalau tidak selaras berati melanggar,” kata Wahyu.

KPU Melarang Mendagri Bersuara

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menganggap tak ada persoalan seandainya kampanye dilakukan di pesantren. Sebab, menurut pemahaman Tjahjo, para santri dinilai memiliki hak untuk memilih.

“Enggak ada masalah kan, sekolah-sekolah, pondok pesantren kan punya hak pilih, SMA kan punya hak pilih,” kata Tjahjo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Padahal, dalam aturan UU pemilu dan PKPU jelas tak membolehkan paslon untuk melakukan kampanye di lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, aturan juga melarang melakukan kampanye di tempat ibadah dan menggunakan fasilitas pemerintah.

Ketika disinggung perihal aturan UU Pemilu, Tjahjo pun menganggap seluruh pihak harus menghormati yang telah diatur oleh KPU. Dia juga bilang pemerintah tak akan bisa melakukan intervensi terhadap aturan yang telah ada.

“Koordinasi saja dengan KPUD (larangan kampanye ditempat pendidikan), karena yang bertanggungjawab untuk suksesnya Pileg dan Pilpres (itu) penjabaran UU dan PKPU adalah KPU. Pemerintah pun tidak intervensi semua harus taat harus tunduk sebagaimana aturan yang diatur KPU,” ujar dia.

Aturan larangan menggunakan tempat pendidikan alias pesantren untuk kegiatan kampanye telah diatur dalam Pasal 69 Ayat (1), huruf h Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam beleid tersebut disebutkan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye.

Adapun sanksi bagi paslon ataupun tim kampanye yang melanggar aturan ini hanya diberikan sanksi administratif. Misalnya, peringatan tertulis ataupun penghentian kegiatan kampanye di tempat pelanggaran.

Calon No Urut Satu Masif ke Ponpes

Calon wakil presiden nomor urut satu, Ma’ruf Amin menegaskan kunjungannya ke sejumlah pondok pesantren semasa kampanye Pilpres 2019 sebatas kegiatan silaturahmi ke pimpinan maupun santri seperti yang biasa dia lakukan.

“Saya tidak pernah kampanye, saya untuk silaturahmi,” kata Ma’ruf saat ditemui di Hotel Bintang, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Minggu (7/10/2018).

Ma’ruf berkukuh tak melakukan pelanggaran terhadap mekanisme yang telah diatur KPU. Dia pun memastikan kedepannya akan tetap mengunjungi pesantren di berbagai wilayah di Indonesia untuk bersilaturahmi.

“Oh iya [tetap ke pesantren], itukan dunia saya,” kata dia.
Ma’ruf tak berkeberatan jika pesaingnya di Pilpres, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengikuti jejaknya untuk mengunjungi pondok pesantren saat masa kampanye berlangsung.

Dia tak khawatir jika basis suaranya bakal tergerus dengan kunjungan pesaingnya turut ‘bergerilya’ di pondok pesantren. “Ya boleh saja, silakan,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf belakangan terbilang intens berkunjung ke sejumlah pesantren di beberapa daerah. Beberapa waktu lalu, ia pernah maraton mengunjungi delapan pondok pesantren di empat kota di Jawa Timur.

Tak hanya itu, dia pun turut mengunjungi beberapa pesantren di kawasan Banten pada awal bulan lalu. Baru-baru ini, Ma’ruf mengunjungi Ponpes Al Muhajirin di Purwakarta untuk menghadiri acara doa bersama dan penggalangan dana untuk korban gempa di Sulawesi Tengah.

Safari ke Ponpes tak hanya dilakukan oleh Ma’ruf. Tim Prabowo dan Sandi juga tercatat sempat berkunjung ke sejumlah pesantren. Prabowo, misalnya, sempat mengunjungi Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, KH Maimoen Zubair alias Mbah Moen.

UU Pemilu juga mengatur soal sanksi pidana bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu melanggar aturan kampanye. Pasal 521 menyebutkan bahwa ‘setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24 juta’.

Dua-duanya Sama, Kemana Bawaslu?

Dua pasangan yang bertanding, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sama-sama sudah melakukan itu. Berdasatkan riset redaksi menemukan dua kandidat ini setidaknya telah mengunjungi pesantren sebanyak 26 kali sejak September 2018.

Ma’ruf Amin misalnya, lebih sering berkunjung ketimbang Jokowi. Sudah ada 10 pesantren yang dia kunjungi. Sementara Jokowi baru dua. Prabowo-Sandiaga sudah 14 kali dalam hal kunjung mengunjungi ponpes. Prabowo enam pesantren dan Sandiaga delapan.

Kunjungan ini sera tak langsung memang pasti disangkutpautkan dengan pemilu 2019. Kedua pasangan pun boleh menampik hal ini. Ma’ruf misalnya, dia kerap beralasan silaturahmi, pengkajian kitab dan memperingati hari ulang tahun. Alasan serupa juga kerap digunakan Prabowo-Sandiaga.

Imbauan tak berkampanye di lembaga pendidikan juga sudah berulang kali disampaikan KPU maupun Bawaslu RI. Terakhir, larangan ditegaskan anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Rabu (10/10/2018) malam.

“Ya enggak boleh lah, itu jelas. Yang berhak memperbolehkan atau tidak kan Undang-Undang, baca saja Undang-Undangnya,” ujar Bagja.

Bawaslu hingga kini mengaku belum mendapat laporan soal pelanggaran kampanye di lembaga pendidikan. Alih-alih memberi sanksi, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar justru menjelaskan kenapa mereka diam.

Menurut Fritz, kandidat tak bisa dilarang sebab mereka diundang untuk mengisi acara non-politik. “Saat seseorang hadir dan dia kunjungan biasa atau fungsi-fungsi lain yang tak berhubungan dengan kampanye, itu adalah kegiatan yang menurut kami tak melanggar,” ujar Fritz di kantornya, Kamis (11/10/2018).

Semua kandidat pilpres, pinta dia, tidak membawa atribut serta berkampanye. Meski demikian, dia merasa wajar jika muncul anggapan kalau para kandidat sedang berkampanye. “Perspektif masyarakat yang melihat berbeda.”

Sikap Bawaslu yang demikian dikritisi Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta. “Kami nilai Bawaslu lambat dan abai dalam soal ini. Bawaslu punya kewenangan baik untuk laporan maupun temuan. Bahkan masih bisa mencegah. Ini yang tak dilakukan,” ujar Kaka Suminta kepada wartawan, Kamis (11/10/2018).

Politik Identitas

Peneliti politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati punya pandangan sama seperti Suminta. Menurut dia, Bawaslu harusnya lebih berani menegakkan aturan soal larangan kampanye di lembaga pendidikan, karena pasal soal itu pada UU Pemilu relatif jelas/tidak multitafsir.

Bukan semata menegakkan aturan, Mada melanjutkan, melarang kampanye di lembaga pendidikan khususnya pesantren juga berguna untuk meminimalisir sentimen identitas keagamaan untuk meraup suara massa.

“Terkait dengan pesantren, kampanye di lembaga seperti ini cenderung mendorong kandidat untuk menggunakan strategi politik identitas,” katanya.

Dan politik identitas jelas membawa masalah laten.
Dalam survei ahli yang melibatkan 145 ahli politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam pada April-Juli lalu, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) menemukan politisasi isu SARA dan identitas berpotensi menjadi pengganggu utama pemilu 2019. Gangguan yang berpotensi muncul di antaranya adalah intimidasi dan penggunaan kekerasan.

“Peran Bawaslu dan KPU sebenarnya sangat besar dalam menentukan sejauh mana politik identitas digunakan para calon sebagai instrumen mobilisasi melalui lembaga-lembaga seperti pesantren ini,” kata Mada.

Kubu Prabowo-Sandi sama sekali tidak keberatan jika Bawaslu lebih tegas, misalnya dengan melarang sama sekali kandidat ke pesantren dan sekolah. Namun anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman, menyebut larangan itu juga harus berlaku kepada petahana.

“Kalau kami enggak boleh, Jokowi juga enggak boleh. Jangan kami enggak boleh, Jokowi karena dianggap presiden lalu boleh. Itu artinya membuat kami bertarung dengan tangan terikat,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (11/10/2018).

Pendapat lain disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani. Menurut dia, kunjungan kandidat ke pesantren harusnya tidak dipermasalahkan selama memang tidak berkampaye.

“Kalau misalnya datang bersilaturahmi dan menerima masukan, keluhan, dan kemudian memberi konsep-konsep dan terjadi dialog, ya enggak apa-apa,” kata Arsul di Kompleks Parlemen.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...