logo

25/10/18

KPK Desak Polda Tetapkan Tersangka Lab UNM

KPK Desak Polda Tetapkan Tersangka Lab UNM

NUSANEWS - Dua proyek indikasi korupsi yakni pembangunan Bandara Mengkendek di Tana Toraja dan laboratoriun Universitas Negeri Makassar (UNM) saat ini masih mangkrak alias tidak jalan. Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun angkat bicara.

Wakil Ketua KPK Laode Syarif meminta Kejaksaan Tinggi Sulsel maupun kepolisian intens dalam menangani kedua persoalan itu. Kasus tersebut sudah disupervisi sejak tahun 2014. Namun belum ada progres hingga kini.

“Kami berharap kedua kasus itu bisa dituntaskan tahun ini. Jangan lagi lanjut tahun depan. Kami minta kejaksaan untuk push. Jangan sampai molor lagi tahun depan,” kata La Ode Syarif di kantor Gubernur Sulsel, Rabu (24/10).

Dia juga mendesak agar kepolisian segera menetapkan tersangka pada dua kasus itu, karena selama ini Polda Sulsel terkesan berbelit-belit.

La Ode Syarif membeberkan, untuk kasus UNM misalnya, pihaknya menunggu Polda Sulsel untuk menyelesaikannya dan mengikuti hasil supervisi.

“Setelah kami melihat beberapa dokumen yang kami periksa, sebaiknya segera ditetapkan tersangkanya,” ujarnya.

Meski hal tersebut terjadi, pihak KPK tak langsung mengambil alih kasus yang merugikan negara sebesar Rp6,5 miliar itu.

Sementara terkait kasus reklamasi Centerpoint of Indonesia (CoI), kata Laode, masih berproses. Kasus tersebut dilaporkan ke KPK sejak tahun lalu.

“Kami sementara lakukan pengumpulan bahan (pulbaket),” kata Laode.
Jika indikasinya kuat, maka kasus tersebut bisa ditingkatkan ke penyelidikan. Begitupun jika ada indikasi korupsi, lanjutnya, bisa langsung penetapan tersangka.

KPK harus mempelajari berulang-ulang data yang dilaporkan masyarakat. Laode mengatakan, seseorang yang dimintai keterangan sebagai saksi, tidak berarti bersalah. “Tapi ini kita masih pulbaket. Kita tunggu komplikasi kasusnya,” tambahnya.

KPK tak boleh menyebutkan nama seseorang yang masih dalam proses penyelidikan. Penyebutan nama baru dibolehkan ketika kasusnya sudah naik ke proses penyidikan.

Sejak Senin lalu, KPK intens melaksanakan sejumlah agenda di Sulsel. Kemarin, Rabu (24/10), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di Sulawesi Selatan. Pembentukan komite ini adalah salah satu upaya KPK untuk mencegah korupsi khususnya di sektor bisnis.

Komite ini dibentuk sebagai forum komunikasi dan advokasi antara regulator dan pelaku usaha. Dalam forum ini, kedua belah pihak dapat menyampaikan dan menyelesaikan bersama kendala yang dihadapi dalam penciptaan lingkungan bisnis yang berintegritas.

“Kami ingin mengajak pemerintah daerah dan pengusaha mencari solusi untuk kendala-kendala dalam menjaga iklim investasi di daerah,” kata La Ode Syarif.

Berdasarkan data KPK sampai Juni 2018, pelaku tindak pidana korupsi masih didominasi anggota DPR/DPRD dengan 2015 orang. Posisi kedua ditempati oleh mereka yang bergerak atau memiliki jabatan di sektor swasta, sebanyak 204 orang.

Laode M Syarif menyebutkan, selama ini terkadang ada pengusaha yang terpaksa melakukan suap karena sistem pemerintahan, seperti masalah perizinan yang menjebak mereka. Untuk kasus seperti ini, KPK hanya akan menindak pelaku yang memeras pengusaha.

“KAD akan menjadi forum komunikasi antara dunia usaha dan pemerintah serta regulator. Tadi juga dibahas mungkin jika ada masalah yang dihadapi berhubungan dengan pelanggaran hukum bisa diselesaikan melalui proses mediasi,” jelasnya.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sulsel Zulkarnaen Arief, berharap dengan adanya KAD kasus korupsi seperti Meikarta tidak terjadi di Sulsel. Pasalnya, persoalan pengusaha selama ini kebanyakan terjadi di masalah perizinan.

“Selama ini belum ada wadah. Pengusaha hanya mengeluh dan kemudian meledak di luar. Seperti Meikarta, pengusaha sepertinya dijebak dan harus membayar sejumlah fee atau uang agar urusan mereka dipermudah,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berjanji akan menjadikan masalah perizinan sebagai prioritas dalam pemerintahannya. Dirinya ingin memberikan jaminan bagi dunia usaha di Sulsel.


SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...