logo

Istana Bantah Kekayaan Indonesia Dinikmati Asing

Istana Bantah Kekayaan Indonesia Dinikmati Asing

NUSANEWS - Saat menjadi pembicara di Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII pada Kamis lalu, 11 Oktober 2018, Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto menyebutkan soal the economics of stupidity atau ekonomi kebodohan yang dijalankan pemerintahan sekarang.

Menyikapi kritikan Prabowo itu, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika menjelaskan beberapa argumen, terhadap kritikan-kritikan Prabowo tersebut.

Pertama, dia mengutip pernyataan Prabowo bahwa sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang atau dinikmati oleh pihak asing mencapai US$300 miliar dollar. Akibatnya, cadangan nasional sebenarnya menipis.

"Saya kira, pernyataan Pak Prabowo itu tak sepenuhnya meleset. Periode tersebut, memang memunculkan banyak persoalan, terkait ketimpangan dan kemandirian ekonomi warisan masa sebelumnya. Bahkan, pada 2013 dan 2014, merupakan puncak ketimpangan pendapatan. Saya kira, Pak Prabowo bisa mendapatkan konfirmasi perkara ini secara otentik dari presiden masa itu," kata Erani, saat dihubungi, Sabtu 13 Oktober 2018.

Atas persoalan itu, lanjutnya menjelaskan, Presiden Joko Widodo sejak 2015, melakukan koreksi kondisi tersebut. Salah satu di antaranya, adalah dengan penguasaan saham mayoritas terhadap PT Freeport Indonesia.

Timses Jokowi-Ma'ruf Minta Prabowo Lempar Handuk Putih Saja
Setelah Freeport, lanjutnya, Jokowi juga memimpin pengelolaan Blok Rokan dan 100 persen pengelolaannya dikuasai oleh Pertamina.

"Tidak benar juga, jika asing menguasai Indonesia. Data laporan Investasi Dunia UNCTAD, persentase rata-rata penanaman modal asing langsung di Indonesia terhadap total PMTB pada kurun 2005-2010 dan 2011-2016, tidak pernah lebih dari enam persen, hanya berkisar 5,6 persen dan 5,7 persen," katanya.

Erani memaparkan data, kondisi negara tetangga di ASEAN, sebenarnya jauh lebih banyak dikuasai oleh investor asing. Ia mencontohkan VIetnam. Bahkan, menurutnya, hampir empat kali lipat dibandingkan Indonesia.

"Dengan persentase sebesar 20,4 persen pada 2005-2010, dan 23,2 persen pada 2011-2016. Malaysia persentasenya mencapai 13,6 persen dan 14 persen," tutur Erani.


SUMBER © NUSANEWS.ID

KOMENTAR PEMBACA

loading...