logo

27/10/18

BPJS Bikin Stres

BPJS Bikin Stres

Guna menambah kepesertaan, Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang menyasar perangkat desa pada yang ada di Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi sasaran perdana. Kepala BPJS ketenagakerjaan Kendari, La Uno mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada para pekerja termasuk aparat desa, pegawai non ASN yang bekerja diruang lingkup pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota madya (Rakyat Sultra, 26/09/2018).

Di lain pihak, Kepala Cabang BPJSTK Kabupaten Purwakarta, Didi Sumardi, mengatakan bahwa para petani juga akan dipermudah dalam besaran iurannya. Yakni, hanya Rp 16.800 per bulan per jiwanya. Iuran yang terjangkau ini karena masuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU). Dengan demikian, pembayaran preminya juga bisa dikolektifkan melalui agen perisai dalam hal ini penyuluh pertanian. Beliau juga mengatakan walaupun iurannya kecil, tetapi hak dan fasilitas yang diperoleh petani ini sama seperti karyawan perusahaan (Republika.co.id, 10/09/2018).

Berbanding terbalik, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan justru mempertanyakan penyaluran investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi, terjadi kejomplangan signifikan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Dana investasi yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan saat ini lebih dari Rp 300 triliun. Menurutnya, dari angka tersebut tidak ada dana negara secara langsung. BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan dana dari pengusaha dan dana dari pekerja yang merupakan dana amanah (Republika.co.id, 03/09/2018).

Ya, saat ini apapun pekerjaan yang digeluti setiap orang pasti memiliki risiko gangguan kesehatan, tak terkecuali perangkat desa. Risiko tersebut bisa datang saat berada di jalan raya, atau di mana saja ketika melaksanakan tugas dan kewajibannya. Apabila pekerjaan terkena risiko tersebut, maka akan memerlukan biaya untuk pengobatan, biaya selama dirawat, dan risiko tidak bisa melaksanakan aktivitas atau mencari nafkah bagi keluarga seperti biasanya.

Oleh karena itu keikutsertaan perangkat desa dalam kepesertaan BPJS itu tidak menjadikan mereka bebas dari risiko. Dengan ikut serta menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga tidak akan bisa memperkecil biaya ketika menanggung risiko pekerjaan tersebut. Terjadinya kecelakaan kerja, memang tidak diharapkan oleh semua orang.

Namun, karena kondisi pekerjaan saat ini, masyarakat perlu jaminan agar hidupnya relatif lebih tenang. Tetapi bukan yang tenang dengan cara yang seperti itu (ikut kepesertaan BPJS), karena yang seperti itu berarti sama saja rakyat yang membiayai sendiri, bukan dari pemerintah. Padahal, arti dari BPJS Kesehatan itu adalah suatu badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia (Sumber UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS).

Mengapa seperti itu? Bukankah negara seharusnya tidak membebani rakyatnya? Begitulah jika kita berada dalam sistem kapitalisme, dimana rakyat harus mensejahterakan dirinya sendiri, sementara negara memposisikan diri sebagai regulator. Dengan demikian, kesejahteraan bukan lagi hak rakyat dari penguasa, tetapi merupakan kewajiban rakyat untuk memenuhinya secara mandiri. Dengan kata lain, negara telah memindahkan tanggung jawab ini ke pundak rakyat. Ketika hal ini sudah ditetapkan sebagai kewajiban di pundak rakyat, maka jika rakyat tidak membayar, mereka pun akan dikenai sanksi dan denda.

Padahal dalam Islam, negara wajib mengurus rakyat dengan maksimal. Tidak boleh membebani umat dengan kewajiban yang memberatkan apalagi merampas hak milik mereka. Negara juga wajib hukumnya menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, tanpa membebani rakyat untuk membayar.

Dalam Shahih Muslim terdapat hadis dari Jabir bin Abdillah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Ka’ab (yang sedang sakit). Dokter itu memotong salah satu urat Ubay bin Ka’ab lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu.” (HR Muslim no 2207).

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW sebagai kepala negara telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu.

Terdapat pula hadis lain dengan maksud yang sama, dalam Al Mustadrak ‘Ala As Shahihain karya Imam Al Hakim, “Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata, “Aku pernah sakit pada masa Umar bin Khaththab dengan sakit yang parah. Lalu Umar memanggil seorang dokter untukku, kemudian dokter itu menyuruhku diet (memantang memakan yang membahayakan) hingga aku harus mengisap biji kurma karena saking kerasnya diet itu.” (HR Al Hakim, dalam Al Mustadrak, Juz 4 no 7464).

Hadis ini juga menunjukkan bahwa Umar selaku Khalifah (pemimpin negara) telah menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikit pun imbalan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam Islam, jaminan kesehatan itu wajib hukumnya diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Diberikan secara gratis, tanpa membebani apalagi memaksa rakyat untuk membayar, seperti dalam BPJS. Sebab, layanan kesehatan dalam Islam adalah hak rakyat, bukan kewajiban rakyat. Wallahu a’lam bisshawab.

Septiya Eka Rahayu
(Muslimah Media konawe)

SUMBER © NUSANEWS.ID

Komentar Pembaca

loading...