Breaking

logo

Anggota DPR Ini Usul Gaji Dewan Dipotong untuk Korban Gempa Sulteng

Anggota DPR Ini Usul Gaji Dewan Dipotong untuk Korban Gempa Sulteng

NUSANEWS - Para anggota DPR menyatakan belasungkawa atas peristiwa gempa dan tsunami Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pernyataan belangsungkawa ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR hari ini, Selasa (2/10/2018).

Dari beberapa pernyataan para anggota DPR, ada yang menarik seperti disampaikan Akbar Faizal dari Fraksi Partai Nasdem. Dia mengusulkan gaji para anggota DPR dipotong untuk memberikan bantuan tak hanya di Palu dan Donggala, tapi juga di Lombok.

"Ini bukan bermaksud pencitraan, tapi kalau memang disebut pencitraan ya pencitraan lah, tapi saya usulkan gaji kita dipotong untuk disumbangkan ke Sulteng dan NTB. Soal berapa persen kami menyerahkan ke pimpinan berapa yang akan dipotong. Ini sudah kami lakukan di fraksi kami," tutur Akbar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Usulan itu pun disambut baik oleh anggota lainnya seperti Rieke Diah Pitaloka yang berasal dari Fraksi PDI-Perjuangan. Dia mengaku siap gajinya dipotong untuk disumbangkan.

"Siap saya secara pribadi dukung untuk pemotongan gaji," tambahnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan rapat menanggapi usulan itu. Dia mengimbau agar anggota yang ingin menyumbang mengirim ke rekening yang telah disediakan.

"Soal sumbangan pemotongan gaji kita sudah punya alokasi sumbangan khusus di rekening Bank Mandiri. Nomor rekening ini sudah diberikan melalui sms ke seluruh anggota. Jadi bagi yang ingin menyumbang silakan," tuturnya.

Sementara anggota DPR Mukhamad Misbakhun lebih mengimbau kepada para anggota DPR agar tidak memanfaatkan momentum bencana kali ini untuk dipolitisasi.

"Sudahlah tidak perlu menambah rumit situasi ini, tidak perlu dipolitisasi berlebihan. Lebih baik kita fokus untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Bagaimana kita juga memberikan doa," tuturnya.

Pernyataan Misbakhun itu ditujukan kepada Bambang Haryo Soekartono yang berasal dari Fraksi Gerindra. Dia menuding pemerintah bersalah karena memangkas anggaran BMKG.

"Ini anggaran malah dipangkas hampir 50%. Padahal BMKG butuh anggaran itu karena dia harus bisa mendeteksi," tutur Bambang Haryo.


SUMBER © NUSANEWS.ID

KOMENTAR PEMBACA

loading...