Headline

logo
Boni Hargens Tuduh #2019GantiPresiden 'Kawin' Dengan Khilafah

Boni Hargens Tuduh #2019GantiPresiden 'Kawin' Dengan Khilafah


NUSANEWS - Pengamat politik Boni Hargens mengatakan bahwa dalam gerakan #2019GantiPresiden muncul 'perkawinan' mesra antara gerakan pendukung khilafah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Gerakan #2019GantiPresiden sendiri dimotori oleh Mardani Ali Sera yang merupakan salah satu kader PKS.

Boni mengatakan hal itu usai melihat spanduk yang memasang foto Mardani Ali Sera dengan tulisan 'Ganti Sistem, Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Jawa Barat. Saatnya Khilafah Ditegakkan'.

"Ini kan artinya bahwa ada perkawinan yang sangat mesra antara gerakan khilafah dengan Partai Keadilan Sejahtera. Di sini, di foto," kata Boni sembari memperlihatkan foto tersebut dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9).

"Perkawinan itu yang kami persoalkan, karena kami bicara masa depan, ketahanan ideologi kita," ujar Boni menambahkan.

Boni menuding terdapat motif lain balik gerakan #2019GantiPresiden yang digawangi politikus PKS Mardani Ali Sera, Neno Warisman, hingga Ahmad Dani. Motif tersebut, kata Boni adalah untuk menetapkan dasar-dasar syariah ke dalam sistem pemerintahan Indonesia.

"Motifnya ini kan bukan hanya menggantikan Jokowi, tetapi ingin menetapkan dasar-dasar syariah ke dalam sistem pemerintahan negara ini, ke dalam praktik politik," tuturnya.

Menurut Boni, setelah motif tersebut terbaca sehingga sinkron dengan sosok di dalam gerakan tersebut. Boni menyebut pentolan-pentolan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), salah satu organisasi yang sudah dilarang pemerintah, menjadi pendukung gerakan #2019GantiPresiden.

Bantah Dibonceng HTI

Sementara itu, politikus PKS Ahmad Fathul Bahri membantah bahwa partainya terhubung dengan gerakan pengusung khilafah. Ahmad mengklaim pihaknya tak pernah membuat spanduk-spanduk yang dipersoalkan Boni.

"Tentang HTI dompleng tagar, ini penting juga. Seperti yang saya sampaikan spanduk-spanduk itu jelas bukan kami yang buat, bahkan kami yang menurunkan," kata dia dalam diskusi itu.

Ahmad mengatakan partainya tak mungkin memiliki agenda untuk mengganti sistem pemerintahan ataupun ideologi. Menurut dia, partainya merupakan kelompok yang ikut memperjuangkan dan menjaga keutuhan NKRI. (asa)

SUMBER © NUSANEWS.ID
loading...
KOMENTAR PEMBACA