Breaking

logo

Minggu, 12 Agustus 2018

Mahfud MD Pernah Minta Jabatan Menteri ke Gus Dur, Tapi Langsung Ditolak dan Disuruh Belajar ke SBY

Mahfud MD Pernah Minta Jabatan Menteri ke Gus Dur, Tapi Langsung Ditolak dan Disuruh Belajar ke SBY

NUSANEWS - Joko Widodo (Jokowi) telah memilih KH Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2019.

Hal ini menjadi kabar mengejutkan, mengingat nama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD sempat disebut-sebut akan jadi cawapres Jokowi di menit-menit mendekati deklarasi.

Mahfud MD mengaku sudah mendengar kabar penetapan cawapres tersebut.

Setelah mengetahui bahwa dia tidak dipilih, Mahfud mengaku tidak kecewa dengan keputusan Jokowi dan sembilan partai koalisi pendukungnya.

"Saya tidak kecewa, kaget saja, karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan sudah agak detail," kata Mahfud, dalam sebuah wawancara di Kompas TV, pada Kamis (9/8/2018) lalu.

Dilansir dari Kompas.com, Jokowi dan para partai pendukungnya mengungkap nama Ma'ruf Amin sebagai cawapres dalam sebuah pertemuan di restoran Plataran, Menteng, pada Kamis sore.

Setelah diminta mempersiapkan diri, Mahfud MD sebenarnya sempat menunggu di restoran yang tidak jauh dari tempat pertemuan.

Namun, setelah beberapa lama menunggu, Mahfud memutuskan pulang.

Meski begitu, Mahfud menilai bahwa hal yang dialaminya sebagai peristiwa politik biasa.

"Biasa di dalam politik, itu tidak apa-apa," ujar mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

"Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekadar nama Mahfud, nama Ma'ruf Amin," ucap Mahfud.

Riwayat Mahfud MD

Mahfud MD, akademisi yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi ini, tercatat pernah menjadi Ketua Pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Pemilihan Presiden 2014.

Menjelang Pilpres 2019, namanya masuk daftar kandidat bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo.

Seperti apa rekam jejak Mahfud?

Mohammad Mahfud MD lahir pada 13 Mei 1957 di Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur.

Dia lahir dari pasangan Mahmodin dan Siti Khadijah.

Dilansir dari Kompas.com, pendidikan dasarnya dijalani di Kecamatan Waru, Pamekasan.

Dilansir dari Kompas.com, masa kecil Mahfud juga diisi dengan menjalani pendidikan di Madrasah Diniyah pada sore hari.

Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia melanjutkan Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) di Pamekasan.

Setelah tamat dari PGA, dia melanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta.

Selanjutnya, Mahfud berhasil masuk Sastra Arab UGM dan Fakultas Hukum UII secara bersamaan.

Akhirnya, dia lebih memilih UII karena keinginan untuk lebih mendalami hukum.

Ketika berada di kampus, dia aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan lembaga pers.

Di sinilah jiwa politik Mahfud terasah.

Pada 1983, Mahfud lulus dari Fakultas Hukum UII dan kemudian bekerja sebagai dosen untuk almamaternya.

Sembari menjadi dosen, dia melanjutkan kuliah S2 dan S3 di UGM.

Kariernya semakin cemerlang ketika Mahfud MD dikukuhkan sebagai guru besar bidang politik hukum pada 2000.

Sepak terjang Mahfud membuat Gus Dur memilihnya menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional.

Mahfud juga merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM setelah Yusril Ihza Mahendra diberhentikan oleh Gus Dur.

Setelah menapaki karier sebagai menteri, Mahfud mencoba masuk ke dunia politik.

Awalnya, dia tergabung dalam Partai Amanat Nasional (PAN), dan kemudian pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2008 untuk Fraksi PKB.

Ia ditempatkan di Komisi III DPR RI.

Mahfud juga tercatat sebagai Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Tidak hanya masuk ranah politik, pada 2008, ia terpilih menjadi hakim konstitusi melalui jalur DPR dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode, 2008-2011 dan 2011-2013.

Pada 2014, ia menjadi ketua tim pemenangan Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Namun, Prabowo-Hatta kalah dalam Pilpres 2014.

Mahfud MD menawar jabatan ke Gus Dur

Mahfud MD menjadi salah satu orang yang dipercaya Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, untuk mengisi Kabinet Persatuan Nasional.

Pengalaman Mahfud ditunjuk sebagai menteri oleh Gus Dur ia ceritakan dalam bukunya "Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit" (2003).

Mahfud menceritakan, ia dipanggil dan menghadap Gus Dur di sebuah rumah di Jalan Irian Nomor 7, Jakarta Pusat.

Rumah tersebut memang dikenal sebagai tempat bertemunya Gus Dur dengan tamu-tamunya di luar jam kerja.

Setelah bertemu Mahfud, Gus Dur pun mengatakan bahwa di kabinetnya saat ini dibutuhkan tiga orang ahli tata negara yang tegas untuk jabatan menteri.

"Saya sudah punya dua, yaitu Marsillam (Marsillam Simanjuntak) dan Yusril (Yusril Ihza Mahendra). Satunya lagi saya minta Antum (Anda) bergabung di kabinet," kata Gus Dur.

Dilansir dari Kompas.com, Mahfud yang saat itu menjabat Rektor I Universitas Islam Indonesia lantas bertanya ke Gus Dur, di pos menteri apa ia akan ditempatkan.

Gus Dur menjawab dengan cepat, "menteri pertahanan".

Mahfud pun kaget mendengar jawaban tersebut.

Saking tidak percayanya, Mahfud bahkan merasa dirinya salah dengar.

Ia mengira yang dimaksud Gus Dur adalah menteri pertanahan.

Ia merasa jabatan menteri pertanahan lebih masuk akal karena masalah agraria banyak sekali bersangkutan dengan hukum administrasi negara yang merupakan cabang dari hukum tata negara.

Namun, Gus Dur menegaskan bahwa jabatan yang disediakan untuk Mahfud adalah menteri pertahanan.

Mahfud pun menyatakan kepada Gus Dur bahwa ia sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang militer dan pertahanan sehingga kurang tepat mengisi pos itu.

"Kalau cuma itu, Antum bisa tanya-tanya pada Pak Yudhoyono (Susilo Bambang Yudhoyono), sebab yang penting otoritas dan arah kebijakannya, bukan soal teknis kemiliterannya," ucap Gus Dur santai.

Tak puas, Mahfud pun masih mencoba menawar ke Gus Dur.

Ia meminta posisi menteri pertahanan diberikan saja ke Yusril, sementara ia mengisi menteri kehakiman.

Namun, Gus Dur menjawab bahwa Yusril lebih tepat menjadi menteri kehakiman.

Mahfud pun akhirnya mencoba menawar lagi.

"Kalau Yusril menteri kehakiman, saya jadi menteri muda urusan HAM saja, tidak apa-apa, toh sekarang ini saya adalah staf ahli menteri negara urusan HAM," kata Mahfud.

Namun, lagi-lagi Gus Dur menolak penawaran Mahfud.

"Ah, Kementerian HAM akan ditiadakan, disatukan dengan Departemen Kehakiman," kata Gus Dur.

Alwi Shihab yang saat itu mendampingi Gus Dur, sampai mencolek paha Mahfud sebagai isyarat agar ia tak bisa lagi menawar.

Akhirnya, Mahfud pun menerima tawaran Gus Dur.

"Kalau begitu, baiklah. Bismillah," ucap Mahfud.

Hampir mundur

Sejak awal, Mahfud sudah menduga penunjukan dirinya sebagai Menhan akan mengundang kritik keras.

Sebab, ia tidak mempunyai basis partai politik dan bukan pula pakar yang dikenal publik.

Namun, reaksi yang muncul benar-benar di luar dugaan Mahfud.

"Tidak sedikit yang mengecam Gus Dur dan melecehkan saya," kata Mahfud.

Salah satu komentar yang cukup keras, kata Mahfud, datang dari Amien Rais.

Amien menilai Mahfud MD adalah orang yang tidak mengerti masalah pertahanan.

Kalau lah mau diangkat menteri, Amien menilai bahwa Mahfud lebih pas sebagai menteri kehakiman.

Mahfud merasa keraguan Amien atas dirinya adalah hal yang wajar.

Sebab, Mahfud juga sempat mengalami keraguan yang sama terhadap dirinya saat pertama kali diberitahu Gus Dur mengenai jabatan menteri pertahanan.

Keraguan pun kembali menyelimuti hati Mahfud.

"Setelah mengikuti pemberitaan media massa, esoknya, saya menjadi ragu dan agak gamang. Ada sedikit penyesalan saya menerima jabatan itu," kata Mahfud.

Mahfud pun berpikir untuk meminta pembatalan pengangkatan kepada Gus Dur.

Ada dua alasan yang hendak ia kemukakan.

Pertama, agar kabinet benar-benar diisi oleh orang yang tepat.

Kedua, agar Gus Dur tak dihantam oleh kritik dari segala penjuru.

Jumat pagi, 24 Agustus 2000, Mahfud pun mengundang sejumlah rekan yang biasa memberinya saran dan masukan.

Pembicaraan Mahfud dengan para rekannya mendadak berhenti karena telepon genggam Mahfud yang berdering.

Telepon itu rupanya datang dari Gus Dur.

"Begini ya, Pak Mahfud. Antum jangan ragu, jangan berpikir untuk mundur. Kecaman dan kritik itu biasa dalam politik dan hanya akan berlangsung sebentar, kok," kata Gus Dur.

"Nanti Antum kalau sudah bekerja akan mendapat pujian. Pokoknya saya percaya Antum, dan semuanya saya yang tanggung jawab," kata mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama itu.

Mahfud agak heran karena Gus Dur seperti tahu persis bahwa ia sedang resah dan tengah berpikir untuk meminta pembatalan pengangkatan.

"Baik, Bapak Presiden, nanti siang saya berangkat ke Jakarta untuk pelantikan besok pagi. Saya sudah ditelepon oleh Sesneg," ucap Mahfud.

Akhirnya, pada 25 Agustus 2000, Mahfud MD resmi dilantik sebagai menteri pertahanan.

Di era pemerintahan Gus Dur, Mahfud MD menjadi salah satu kepercayaan cucu dari pendiri NU, Hasyim Asy'ari itu.

Meski Gus Dur dikenal sebagai presiden yang kerap merombak kabinet, namun Mahfud kerap bertahan.

Akan tetapi, Mahfud sempat mengalami perombakan.

Ketika itu, Mahfud tidak dicopot dari jabatan sebagai menteri pertahanan, tetapi digeser sebagai menteri hukum dan perundang-undangan.

SUMBER © NUSANEWS.ID
loading...

KOMENTAR PEMBACA

Loading...